Efri S. Bahri
Efri S. Bahri
Efri S. Bahri

Oleh : Efri S. Bahri *)

GEMPA yang melanda Kota Padang tahun 2009 lalu telah menyebabkan hilangnya sentra perdagangan di Kota Padang. Kota Padang yang selama ini dikenal sebagai pusat grosir sekarang sudah berubah.

Bahkan, sentra perdagangan berpindah ke Kota Bukittinggi. Dampaknya, jalur perdagangan di Sumatera Barat pun berpindah ke Kota Bukittinggi. Secara ekonomi tentu akan sangat berpengaruh. Kota Padang tidak lagi menjadi tujuan utama para pedagang yang umumnya datang dari Sumatera Barat.

Para pedagang dari berbagai daerah seperti: Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Pasaman, Payakumbuh, Tanah Datar, Agam dan Limapuluh Kota yang selama ini melakukan transaksi dagang di Kota Padang saat ini sudah pindah ke Kota Bukittinggi.

Jelas secara ekonomi Kota Padang akan sangat dirugikan karena aktivitas ekonomi yang selama ini terus menggeliat saat ini semakin lengang. Bahkan, yang tragisnya para pedagang Kota Padang mesti berbelanja ke Bukittinggi.

Ada secercah harapan ketika terminal Air Pacah dibangun. Namun, terlihat tidak adanya dukungan yang riil dari pengambil kebijakan sehingga bangunan terminal menjadi terbengkalai. Padahal pembangunannya menelan dana yang begitu besar. Bahkan, pasar yang direncanakan tak kunjung terwujud.

Harapan itu semakin pupus tatkala lokasi terminal dijadikan pusat perkantoran Pemerintahan Kota Padang. Maka, harga barang di Kota Padang pun menjadi jauh lebih tinggi karena memang semakin jauh dari pusat perdagangan atau grosir yang selama ini ada di Kota Padang.

Mencari Andalan Baru

Setelah tidak lagi menjadi sentra perdagangan di Propinsi Sumatera Barat, maka Kota Padang perlu mencari andalan baru sebagai brand dan andalannya.

Tentu saja memunculkan brand baru tidaklah mudah. Faktor kerentanan terhadap bencana gempa dan tsunami sangat berpengaruh pada penyusunan strategi dan pola pembangunan Kota Padang.

Salah satu andalan yang masih memungkinkan adalah menjadikan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan. Kendati hal ini juga menghadapi tantangan, khususnya terkait dengan kekuatan dan konstruksi bangunan untuk sarana pendidikan.

Namun, dari sisi sumberdaya manusia yang ada di Kota Padang sangat mendukung. Pada Guru Besar, Doktor, Master jumlahnya begitu memadai di Kota Padang. Apalagi Kota Padang ditopang oleh tiga Perguruan Tinggi Negeri yakni: Universitas Andalas (Unand), Universitas Negeri Padang (UNP) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol. Ditambah lagi Perguruan Tinggi Besar seperti: Universitas Bung Hatta, Universitas Putra Indonesia, Universitas Muhammad Yamin, Universitas Muhammadiyah, dll.

Harapan itu akan semakin nyata ketika Pemerintah baik Kota Padang maupun Propinsi Sumatera Barat bersama Institusi Pendidikan bahu membahu menjadikan pendidikan sebagai andalan pembangunan, maka output dan outcome nya tentu akan luar biasa.

Sebagai bukti bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan pendidikan minimal dapat dilihat dari dua indikator yakni: visi pemerintah yang menyebutkan pendidikan serta dukungan APBD minimal 20% sesuai dengan konstitusi yang tercantum di dalam Undang-Undang.

Ketika pemerintah menjadikan pendidikan sebagai program masterpiece, maka semua sumberdaya yang ada di daerah akan terkonsolidasikan untuk mengoptimalkan pencapaian target ini. Hal ini tentu butuh komitmen, kerjasama, sinergi dan koordinasi antar semua lini.

Desentralisasi Pasar

Pasca kejadian gempa yang melanda Kota Padang telah mengubah sentra pasar yang selama ini ada di Pasar Raya Padang menjadi tidak ramai seperti dulu. Justru, hal baru yang kita saksikan saat ini adalah terjadinya desentralisasi pasar di titik-titik pemukiman baru.

Pemukiman masyarakat yang selama ini lebih terkonsentrasi di pusat kota seperti: Padang Barat, Padang Utara saat ini mulai bergeser ke pinggiran kota di Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji. Bahkan kantor Pemerintahan Kota Padang pun bergeser ke Air Pacah Kecamatan Koto Tangah.

Tumbuhnya pasar-pasar baru di berbagai titik di Kota Padang merupakan salah satu dampak tumbuhnya pemukiman-pemukiman baru. Selain itu, keberadaan pasar swalayan dan hypermart yang banyak tumbuh di kota-kota besar, hingga saat ini belum terjadi di Kota Padang.

Bisa jadi hal ini disebabkan karena Kota Padang termasuk daerah yang rentan terhadap bencana gempa sehingga para investor tidak menaruh minat untuk mendirikannya. Hal ini tentu menjadi sebuah hal yang positif bagi masyarakat. Dengan demikian pelaku perekonomian di Kota Padang bisa lebih merata di masyarakat dan tidak dimonopoli kelompok atau pengusaha tertentu.

Terjadinya desentralisasi pasar ini merupakan sebuah momentum bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk mengembangkan sektor keuangan mikro. Hal ini sejalan dan sesuai dengan karakter lembaga keuangan mikro (LKM) yang lebih dinamis dan adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian LKM bisa bergerak ke pasar-pasar yang tersebar di banyak titik.

Kami menyambut baik salah satu upaya Pemerintah Kota Padang melalui perintisan dan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) telah berada di setiap kelurahan di Kota Padang.

Hal ini merupakan bentuk keseriusan dalam mendekatkan lembaga keuangan kepada masyarakat. Apalagi, dengan terjadinya pemerataan pemukiman di Kota Padang yang dilengkapi dengan pengembangan pasar-pasar lokal tentu akan mempermudah akselerasi LKM dengan konsumennya di pasar-pasar.

Yang terpenting dalam pengembangan LKM atau KJKS ini adalah perlu terus didorong dan diperkuat baik dari sisi permodalan, sumberdaya manusia, pengawasan dan pembinaan sehingga secara institusi menjadi makin kuat dan sehat.

Dengan demikian, tingkat kesehatan LKM atau KJKS selalu terjaga sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.Keberadaan LKM atau KJKS ini akan lebih baik lagi kalau keberadaannya adalah untuk memperkuat eksistensi Lumbung Pitih Nagari (LPN) yang merupakan gagasan orisinil dari Sumatera Barat.

Penutup

Perpaduan antara infrastruktur perekonomian dan pendidikan menjadi penting menjadi andalan baru sebagai brand Kota Padang maupun Sumatera Barat. Untuk itu, keberpihakan pemerintah perlu kiranya terus didorong dan diperkuat agar secara riil hal itu dapat diimplementasikan.

*) Penulis, Efri S. Bahri, Ketua Yayasan Mitra Peduli Indonesia dan Anggota FAM Indonesia, IDFAM 1157U, Bogor

Sumber: http://www.sumbaronline.com, Jumat, 08 Februari 2013 – 13:24:10 WIB, http://www.sumbaronline.com/berita-14082-brand-baru-kota-padang.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *