Oleh : Efri S Bahri *)
KABAR terjadinya banjir senantiasa menghias surat kabar dan media online di tanah air. Dampak yang ditimbulkannya begitu besar. Ditinjau dari aspek anfrastruktur dampak yang timbul antara lain: rusaknya jalan, jembatan, sekolah, perkantoran, pasar, dll.
Sedangkan dari aspek pendidikan, banjir juga menyebabkan anak-anak sekolah tidak bisa mendapatkan hak belajarnya secara normal. Proses pembelajaran menjadi terganggu.
Kalaupun ada, hal itu dilakukan secara terbatas dan darurat. Berbagai lembaga yang terjun pasca terjadinya banjir seringkali kita saksikan melalui media televisi mengadakan terapi psikologis bagi para siswa agar mereka tetap terjaga semangat dan psikologisme tetap bisa normal.
Begitu juga dari aspek kesehatan, korban banjir banyak yang menderita penyakit. Akibatnya kualitas kesehatan mereka mennjadi menurun. Pada akhirnya akan menurunkan produktifitas dan motivasi kerja mereka.
Musibah banjir yang seringkali terjadi bahkan secara berulang baik mengikuti siklus lima tahunan atau tahunan seolah tak pernah berakhir. Padahal kerusakan yang ditimbulkannya luar biasa baik moril maupun materil.
Untuk itu, diperlukan berbagai alternatif tindakan nyata terutama dari pemerintah. Kealpaan pemerintah di dalam menangani persoalan banjir akan mengakibatkan kerugian semakin besar dan penderitaan masyarakat semakin berat.
Pemerintah dengan kekuatan APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD sudah seharusnya bahu membahu dan bersinergi mengatasi persoalan banjir ini. Karena keterlambatan dalam menangani persoalan ini juga akan mengganggu perekonomian antara lain: terhambatnya jalur distribusi barang dan munculnya inflasi.
Kita akui bahwa bantuan kemanusiaan yang begitu besar terus digelontorkan baik institusi pemerintah, swasta maupun lembaga sosial kemanusian untuk meringankan korban banjir. Namun, kalau banjir ini terjadi karena kelalaian, keterlambatan atau kealpaan pemerintah, maka sangat disayangkan sekali. Hal ini sudah tentu akan menguras energi dan sumberdaya.
APBN dan APBD seharusnya dapat didayagunakan untuk infrastruktur strategis seperti: waduk dan irigasi menjadi tak bisa dilaksanakan. Padahal hal ini sangat penting untuk menopang kedaulatan pangan kita.
Mencari Solusi
Inti persoalan banjir adalah bagaimana cara kita memperlakukan air. Air sama halnya dengan udara merupakan penopang utama kehidupan. Kalau udara tidak kelihatan wujudnya namun kita rasakan manfaatnya. Namun air wujudnya kelihatan dan sifatnya mengalir dari atas ke bawah.
Sifat dan kondisi air yang begitu jelas semestinya menjadi perhatian utama bagi pengambil kebijakan dan penegak hukum. Bagi pengambil kebijakan, maka tata ruang mesti dirancang dengan memperhatikan sifat air. Sedangkan bagi penegak hukum, ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah dibuat termasuk tata ruang maka harus ada tindakan yang adil.
Pemukiman masyarakat yang berada di bantaran kali tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, namun perlu dicarikan solusi secara partisipatif bersama masyarakat. Ketika pemerintah membuat perencanaan tata ruang, pemukiman dan berbagai program pembangunan, maka berbagai permasalah akan dapat terurai.
Sebaliknya ketika pembangunan pemukiman, mall, industri dan lainnya dengan menggunakan lahan yang seharusnya menjadi tempat penampungan air, situ atau daerah aliran sungai, maka air akan kehilangan tempat tinggalnya.
Akibatnya, air yang merupakan sahabat kehidupan menjadi masuk ke rumah-rumah, pemukiman, jalan tol, dll, sehingga dampaknya semakin tidak terkendali. Jadi, ketika hak air kita tunaikan, maka air akan menjadi sahabat dalam kehidupan kita. Ia akan menjadi keberkahan.
*) Penulis, Efri S. Bahri, Ketua Yayasan Mitra Peduli Indonesia dan Anggota FAM Indonesia, IDFAM 1157U, Bogor
