Padang Ekspres • Rabu, 06/04/2011 10:19 WIB • (zil) •
Padang, Padek—Upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah di Sumbar, belum menunjukkan hasil signifikan. Penyebabnya, program tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat.
Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan atau kegiatan fisik lainnya, sementara yang dibutuhkan masyarakat penguatan modal untuk usaha. “Bila tetap dikerjakan sesuai keinginan, jelas hal yang mubazir. Ibarat orang sakit gigi, obat yang dikasih malah obat sakit kepala, jadi mana mau sembuh,” ungkap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno di hadapan peserta Lokakarya Review Program Penanggulangan Kemiskinan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, di Padang, Selasa (5/4).
Menurut Irwan, pengentasan kemiskinan bisa dijalankan secara benar, jika program yang dilakukan terfokus pada aspek yang menjadi kebutuhan masyarakat, jangan hanya menurut kemauan pemerintah pusat saja alias top down.
Sesuai data BPS 2010, saat ini sebanyak 430.024 jiwa warga miskin Sumbar, butuh program pengentasan kemiskinan. Untuk itu, tahun ini Pemprov memproiritaskan masalah mengurangi kemiskinan segera ditangani bersama pemkab dan pemko.
“Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, untuk itu stakeholders di berbagai lini pemerintahan, diminta untuk satu visi mengatasinya. Jangan hanya memandang persoalan kemiskinan di masyarakat di kulit luarnya saja, tapi harus ditelusuri akar persoalannya. Selanjutnya, lakukan terobosan dengan berpijak pada keinginan masyarakat setempat, bukan berangkat dari keinginan institusi pemerintah,” tegas Irwan.
Penegasan gubenur itu, beda dengan pendapat Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum RI, Guratno Hartono, yang juga hadir dalam lokakarya itu.
Kepada Padang Ekspres di sela-sela lokarya, Guratno menyebutkan, pusat hingga saat ini komit bantu daerah, dalam upaya pengentasan kemiskinan, dan diyakini membawa perubahan bagi peningkatan ekonomi masyarakat miskin di Sumbar.
Bukti konkretnya, pemerintah meluncurkan program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Untuk Sumbar mulai dilakukan pada 2006, lalu berubah nama menjadi PNPM Mandiri perkotaan pada 2008, dan daerah sasarannya meliputi 372 kelurahan, 32 kecamatan dan 11 kabupaten kota. Bahkan kegiatan itu masih berlanjut hingga kini, dengan nama baru PNPM Mandiri Perkotaan.
“Khusus PNPM Mandiri Perkotaan, dari rentang waktu 2008 hingga 2010 kemarin, sudah Rp93,1 miliar dana pengentasan kemiskinan itu dikucurkan untuk Sumbar. Dana itu digulirkan untuk perbaikan ekonomi masyarakat miskin,” terang Guratno.
Pola penggunaan dana itu menggunakan empat tahap, yakni pemberdayaan, kemandirian, keberlanjutan dan exit strategy. Tak cuma itu, untuk keberlanjutan PNPM, pemerintah lalu meluncurkan program PAKET untuk 120 kota kabupaten seluruh Indonesia termasuk Sumbar.
Di Sumbar, daerah yang mendapat program PAKET di antaranya, Kota Padang, Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pesisir Selatan. Ada juga dikucurkan dana untuk program pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK) yang meliputi 272 kelurahan di Indonesia. (zil)
http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=1175
http://www.irwanprayitno.info/berita/aktual/1302075730-430.024-warga-miskin-butuh-perhatian.htm
